Diklatnas Bela Negara dan Kamtibmas Senkom Diikuti 2080 Peserta

Jakarta – Bela negara adalah hak setiap warga negara, dan Senkom terpanggil untuk itu sebagai komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Demikian pesan dari pendidikan dan latihan nasional (Diklatnas) Bela Negara dan Kamtibmas Senkom Mitra Polri, yang digelar selama
tiga hari mulai Selasa tanggal 12 hingga Kamis 14 April 2016, di Gedung Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.

Diklatnas Bela Negara dan Kamtibmas Senkom Mitra Polri dibuka oleh

Menteri Pertahanan Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu, yang didampingi Kabaharkam Mabes Polri mewakili Kapolri, serta sejumlah pejabat di lingkungan kementerian pertahanan dan lainnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi kepada Senkom Mitra Polri telah mengimplementasikan nilai-nilai bela Negara dengan turut menjaga kamtibmas serta berperan aktif dalam berbagai peristiwa kebencanaan.

Diklatnas Bela Negara dan kamtibmas Senkom Mitra Polri tahun ini bertema, “Peningkatan Kemampuan, Peran dan Kemitraan Senkom Mitra Polri untuk Menjadi Organisasi Profesional dan Berkarakter.”

“Setelah pelatihan ini diharapkan anggota Senkom semakin profesional, berkarakter dan meningkat kemampuannya dalam membantu memecahkan masalah di masyarakat serta menjadi perekat bagi seluruh komponen anak bangsa,” ujar Komjen Pol (Purn) DR. Nurfaizi Suwandi, MM, selaku Pembina Senkom Mitra Polri, yang baru purna tugas sebagai Duta Besar RI untuk Mesir.

Sementara itu Ketua Umum Senkom Mitra Polri, Muhammad Sirot, mengungkapkan bahwa diklat ini penting bagi senkom untuk memiliki kecakapan dan profeosionalitas dalam mencapai visi misi organisasi, serta dapat berkolaborasi, bekerjasama dan kegiatan-kegiatannya terintegrasi dengan rencana program pemerintah yang dilakukan melalui lembaga-lembaga negara seperti Kemhan, Polri, TNI, Kemendagri, Kemenkominfo, BNPB, Basarnas dan lain-lain.

“Materi bela negara dan Kamtibmas merupakan materi pokok yang diberikan dalam pelatihan-pelatihan Senkom sejak organisasi ini berdiri, namun kali ini bela negara lebih ditekankan lagi sebagai bentuk dukungan terhadap Kemhan dalam rangka membentuk 100 juta Kader bela negara,” ujar Sirot.

Dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang heterogen mencapai seperempat milyar, Indonesia memiliki potensi konflik yang sama besarnya dengan potensi persatuan, “Dengan heterogenitas rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa dan agama, potensi konflik sama besarnya dengan potensi persatuan dan persaudaraan, maka melalui diklat Bela Negara dan Kamtibmas ini diharapkan dapat menularkan nilai-nilai positif dari perbedaan yang ada sebagai potensi sumber daya yang saling melengkapi dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia dengan antar sesama, maupun dengan tanah air tumpah darahnya,” terang Mahar Prastowo, selaku kepala departemen publikasi, humas dan antar lembaga Senkom Mitra Polri.

Mahar, yang pernah menimba ilmu di negeri jiran, itu menambahkan Malaysia yang penduduknya 30 juta membentuk 8 juta kader Bela Negara yang diwadahi dalam Pasukan Rela. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih besar dan wilayah kedaulatan lebih luas tentunya juga harus memiliki kader lebih banyak lagi. “Bela negara adalah hak setiap warga negara, dan Senkom terpanggil untuk itu sebagai komitmen dalam berbangsa dan bernegara, serta sebagai upaya warga negara untuk berkontribusi memberikan pengabdian kepada negaranya,” kata Mahar.

Materi selama tiga hari diklat diberikan oleh Kemhan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Mabes TNI, Mabes Polri (Baharkam, BaIntelkam, Div TI, BNN, Korlantas), Kemenkominfo, Kemendagri, BNPB, Basarnas dan lain-lain. Disamping itu juga digelar sesi motivasi oleh DR. H. Hendra Syahputra, MM, MSc, serta kewirausahaan oleh H. Katno Hadi, SE., salah satu Ketua Senkom Mitra Polri yang juga berasal dari kalangan dunia usaha.

Para peserta berasal dari perwakilan pengurus di seluruh Indonesia, yang keberangkatannya mengikuti Diklatnas ini dilepas oleh para pimpinan kepolisian dan satuan perangkat kerja di daerah masing-masing sesuai tingkatan yaitu provinsi, serta kabupaten dan kota. Para peserta mengemban tugas untuk menyebarkan materi yang didapat dari diklatnas dengan menyelenggarakan diklat di daerah masing-masing bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

sumber www.beritalima.com